Papers
New papers on Southeast Asian Chinese and regional studies, gathered automatically every day. Only bibliographic records are listed, linking to the originals. 337 papers match the current filters; this page shows 241–270.
- Surau Sebagai Institusi Pendidikan Islam dan Modal Social dalam Transformasi Masyarakat MinangkabauAfifah Alya Khulqi, M Iswantir, Radhiyatun Haafizhah, Maghfirani Najla Azwar et al.
Abstract
Surau merupakan salah satu institusi sosial keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan masyarakat Minangkabau. Keberadaan surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam, pembentukan karakter, transmisi pengetahuan, serta ruang interaksi sosial masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Minangkabau, surau berperan dalam membentuk generasi muda melalui proses pendidikan keagamaan sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama. Artikel ini bertujuan menganalisis fungsi surau sebagai institusi pendidikan Islam dan sebagai modal sosial dalam proses transformasi masyarakat Minangkabau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai literatur yang relevan dengan sejarah surau, pendidikan Islam, masyarakat Minangkabau, dan konsep modal sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa surau memiliki fungsi multidimensional, yaitu sebagai lembaga pendidikan, pusat pembentukan identitas keislaman, ruang sosialisasi generasi muda, serta tempat terbentuknya jaringan kepercayaan dan solidaritas sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, kepemimpinan, tanggung jawab, dan solidaritas yang berkembang dalam kehidupan surau menjadi modal sosial yang mendukung transformasi masyarakat Minangkabau. Meskipun mengalami tantangan akibat modernisasi dan perubahan pola pendidikan, nilai dan fungsi sosial surau tetap relevan untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.
- KEPEMIMPINAN DALAM KONTEKS SOSIAL, BUDAYA DAN LOKAL PADA KEPALA SUKU MANDAILING DI DUSUN HASAHATAN DESA RAMBAH SAMO BARATAnggi Elpina, Hendri Marhadi, Putri Rahmayanti, Shulhayati
Abstract
Customary leadership plays a crucial role in maintaining social order, cultural continuity, and conflict resolution within the community. This study aims to analyze and describe the dynamics of traditional leadership among the Mandailing people in Hasahatan Hamlet, Rambah Samo Barat Village, Rokan Hulu Regency. The scope of the study encompasses the customary leadership structure; the mechanisms of legitimacy and the selection of customary officials (such as the Raja Adat, Induk Suku, Raja Dinas, and Hulu Balang) the leaders' roles in upholding kinship ties and preserving culture; and strategies for resolving social issues through deliberation and customary sanctions. Employing a qualitative approach, the study highlights how traditional leadership relies not merely on lineage but also interacts with participatory selection processes and the village governance system. The findings indicate that the Raja Adat and his officials function effectively as social mediators, decision-makers, and guardians of cultural norms amidst the complexities of community life. This research offers empirical insights into the integration of traditional values, inter-clan interactions, and local governance in sustaining social cohesion within the Mandailing community.
- Papadak: Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam di Desa SerubebaIndah Michela, Flafius Selfianus Rato, Esry Defriana Tosi
Abstract
Papadak merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Serubeba yang berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi keberlangsungannya menghadapi tantangan berupa perubahan pola pikir masyarakat, berkurangnya keterlibatan generasi muda, dan keterbatasan pengawasan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami praktik Papadak serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya sebagai upaya pelestarian sumber daya alam berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik Papadak dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlangsungannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik adat dan kehidupan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dengan melibatkan tua adat, aparat desa, dan masyarakat yang dipilih melalui teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Papadak masih diterapkan melalui musyawarah antara tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menentukan kawasan yang dilindungi, batasan pemanfaatan sumber daya alam, jangka waktu pelaksanaan, serta sanksi adat bagi pelanggar. Praktik ini berperan dalam mengendalikan penebangan pohon secara sembarangan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keberlangsungannya didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, peran tua adat, dukungan pemerintah desa, kesepakatan bersama, serta sanksi adat. Adapun faktor penghambatnya meliputi perubahan zaman dan pola pikir masyarakat, kurangnya pemahaman generasi muda, menurunnya keterlibatan mereka dalam kegiatan adat, serta keterbatasan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Papadak merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang keberlangsungannya memerlukan kerja sama lembaga adat, pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Papadak pada wilayah dan jenis sumber daya alam yang berbeda guna memperluas pemahaman mengenai perannya dalam pelestarian lingkungan.
- Negosiasi Kosmologis: Telaah Semiotik Transformasi Sinkretisme Teologis Tanam Kepala Kerbau dalam Dekonstruksi Teologis Al-Ma’idah Ayat 3Tri Handayani, Deddy Ilyas, Kamaruddin Kamaruddin
Abstract
Tradisi penanaman kepala kerbau dalam berbagai ritus adat di Indonesia—seperti syukuran laut, pembangunan infrastruktur, dan bersih desa—sering menimbulkan ketegangan teologis ketika berhadapan dengan nilai-nilai monoteisme Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji persistensi jejak animisme melalui ritual tersebut dengan menempatkannya dalam kerangka dekonstruksi teologis QS. Al-Ma’idah Ayat 3. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi budaya, penelitian ini menganalisis bagaimana simbolisme animistik bertahan, dinegosiasikan, dan mengalami transformasi semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi dipahami sebagai fetisisme atau penyembahan roh, melainkan telah mengalami sinkretisme budaya dan reorientasi nilai. Bagi masyarakat lokal, ritual berfungsi sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan, simbol harmonisasi manusia dengan alam, serta sarana mempererat solidaritas sosial (gotong royong). Meskipun penolakan dari kelompok religius puritan tetap muncul, masyarakat melakukan kompromi budaya dengan mengintegrasikan doa-doa Islam ke dalam prosesi. Dengan demikian, tradisi penanaman kepala kerbau tetap eksis sebagai warisan kultural dan identitas lokal yang beradaptasi secara dinamis dengan kosmologi Islam modern. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian semiotik dan sosiologi profetik dalam memahami tradisi lokal sebagai ruang negosiasi antara kosmologi animistik dan teologi Islam. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan metodologi Islam moderat yang akomodatif terhadap kearifan budaya, sekaligus memperkaya wacana integrasi antara teks suci dan praktik sosial masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan konsep Transendensi Akomodatif dan sistem pemaknaan ganda (dual-coding system) sebagai kerangka membaca negosiasi antara teks suci dan tradisi lokal; secara praktis, temuan ini menjadi rujukan bagi tokoh agama, pemerintah daerah dan pegiat budaya dalam merumuskan pendekatan dakwah kultural yang menjaga batas akidah tanpa meniadakan fungsi sosial tradisi.
- Customary System Regarding Village Head Leadership In Huta Toruan 1Febrini Estomihi Lumban raja, Roland Martin Lumbantobing, Clara Jelita Tamba, Pandu Surya Pangestu et al.
Abstract
This study aims to describe the customary system of village head leadership in Huta Toruan 1 and the supporting and inhibiting factors in the application of customary values in the leadership of the village head in Huta Toruan 1. The research method used is qualitative with an ethnographic approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that Toba Batak customary values have a significant influence on the leadership style of the Village Head in Huta Toruan 1. The leadership carried out is not only based on formal administrative authority granted by the state, but is also greatly influenced by a social and cultural legitimacy that is sourced from local customary values that are still alive and preserved. The main supporting factor in the application of customary values in leadership is the still strong social authority of customary leaders in the community structure, the strong culture of deliberation that has been rooted in the Dalihan Na Tolu system. The most prominent obstacle is the transformation of customary understanding among the younger generation, and the low public understanding of government mechanisms
- The Jampi Serapah Tradition of the Akit Tribe in Berancah Village: An Islamic Educational PerspectiveRiki Sutiono
Abstract
The Jampi Serapah tradition is an indigenous healing practice maintained by the Akit community in Berancah Village, reflecting the interaction between ancestral beliefs, local wisdom, and Islamic religious influences. This study aims to examine the cultural and spiritual meanings of Jampi Serapah, identify patterns of religious acculturation, and explore its relevance to Islamic education. A qualitative phenomenological approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 12 informants, including traditional leaders, Jampi Serapah practitioners, community members who had experienced traditional healing, and elders knowledgeable about the tradition's historical development. The findings reveal that Jampi Serapah functions not only as a perceived healing practice but also as a means of preserving cultural identity, strengthening social solidarity, and transmitting traditional knowledge across generations. The primary evidence of religious acculturation is the integration of Islamic phrases such as "Langkah Allah langkah Muhammad" and "Langkah baginda Rasulullah" into indigenous incantations, which coexist with ancestral beliefs without erasing the community's original spiritual identity. From an Islamic educational perspective, the practice reflects potential values of gratitude, respect for elders, social responsibility, and cultural preservation. However, ritual elements involving beliefs in supernatural powers independent of Allah require critical theological examination based on the principle of tawhid. The study concludes that Jampi Serapah offers a potential contextual resource for Islamic education while requiring careful consideration of its theological compatibility.
- ISLAMIC REJANG CULTURAL ACCULTURATION AND RELIGIOUS MODERATION: DELIBERATION, MUTUAL COOPERATION, AND SOCIAL ETHICS IN REJANG LEBONG, BENGKULUSavri Yansah, Nuraini Nuraini, An-Najmi Fikri Ramadhan
Abstract
This study examines how Islamic values interact with Rejang customary practices, particularly deliberation (musyawarah) and mutual cooperation (gotong royong), as forms of social ethics associated with religious moderation in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province, Indonesia. Prior research on Rejang culture has focused on ritual and customary-law dimensions, and studies of religious moderation in the region on formal institutional programs; this study addresses the role of everyday customary practices in enacting religious moderation. Using a qualitative descriptive-analytical design, data were collected through semi-structured in-depth interviews with three key informants, participatory observation, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, guided by Berry’s acculturation framework, the concept of wasathiyyah, and the social fiqh perspective. The findings show that Islam and Rejang culture interact through an integrative pattern of acculturation, in which local cultural identity is preserved while Islamic values provide moral orientation, through a process of selection and reinterpretation rather than replacement. Deliberation functions as a meeting point between the principle of syura and customary decision-making and as a means of managing differences through dialogue, while mutual cooperation actualizes the values of ta'awun and ukhuwah. Customary mechanisms also play a role in resolving community problems through dialogue and mediation oriented toward maslahah, with religious and customary leaders serving as mediators between normative and socio-cultural dimensions, although maslahah cannot be equated automatically with every customary decision. Together, these practices constitute a form of social infrastructure for religious moderation. The study concludes that religious moderation in Rejang Lebong is supported not only by government programs and religious institutions but also by longstanding customary practices. This does not imply that local culture automatically eliminates intolerance or radicalism, and, given the limited number of informants, the findings are an in-depth account of one community rather than a generalizable claim. The study recommends strengthening deliberation, mutual cooperation, and religious–customary collaboration as social capital, and extending these values into digital spaces as well.
- Translational Diversity in Javanese Jarwa ManuscriptsKeiko Kamiishi
Abstract
The article examines 18th- and 19th-century Javanese manuscripts belonging to a literary category known as jarwa, in which Old Javanese kakawin are rendered into Modern Javanese. It focuses in particular on a small but significant corpus of bilingual manuscripts in which source text and translation are preserved together in a single codex. Combining codicological and textual analysis, the first part surveys the visual and scribal features of these manuscripts and proposes a typology of four structures that map different ways of segmenting the source text and positioning the rendering in relation to it. These structures reveal a striking range within the jarwa tradition. The manuscript UBL Or. 2174(E), examined in detail in the second part of the article, re-narrates part of the Rāmāyaṇa kakawin and embodies the diversity within the corpus of bilingual jarwa manuscripts. It combines an Old Javanese text cast in one of the macapat metres with an interlinear Modern Javanese text that closely follows the rhythm of the Old Javanese text above. This configuration highlights the crucial role of sound in Javanese translational practice and shows jarwa operating in ways that are not constrained by, and at points challenge, notions of ‘translation’ today.
- ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP NILAI JUJURAN DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DESA IRAONOLASE KABUPATEN NIAS UTARAOnahia Waruwu, Syukur Kasieli Hulu, Anugerah Tatema Harefa, Amstrong Harefa
Abstract
ABSTRACT The jujuran tradition in Nias marriage customs represents an customary practice that reflects respect for families and the preservation of cultural values. The development of educational attainment within the community raises questions about the relationship between education level, cultural understanding, and the determination of jujuran amounts in marriage. This study aims to analyze the relationship between educational attainment and jujuran values in the marriage tradition of the Nias community in Iraonolase Village, North Nias Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that educational attainment is not the sole consideration in determining jujuran amounts. Informants identified customary traditions, family social status, and agreements between families as other factors associated with this practice. Education was also related to community members’ understanding of the meaning and purpose of jujuran, but it did not necessarily change how the tradition was practiced. This study concludes that the determination of jujuran amounts should be understood within the local community’s social and cultural context, taking into account educational attainment and the customary considerations surrounding the practice. ABSTRAK Tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Nias merupakan praktik adat yang mencerminkan penghormatan terhadap keluarga dan keberlanjutan nilai budaya. Perkembangan pendidikan masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai keterkaitan antara tingkat pendidikan, pemahaman adat, dan penetapan nilai jujuran dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan nilai jujuran dalam tradisi pernikahan masyarakat Nias di Desa Iraonolase, Kabupaten Nias Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bukan satu-satunya pertimbangan dalam penetapan nilai jujuran. Keterangan informan mengidentifikasi adat istiadat, status sosial keluarga, dan kesepakatan antarkeluarga sebagai aspek lain yang berkaitan dengan praktik tersebut. Pendidikan juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan jujuran, tetapi tidak serta-merta mengubah pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan nilai jujuran perlu dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, dengan memperhatikan keterkaitan pendidikan dan pertimbangan adat yang menyertainya.
- Gueci Water at Po Teumeureuhom’s Tomb: Exploring Aceh’s Spiritual and Cultural HeritageHusna Fathiyah
Abstract
This research aims to explore the cultural and spiritual significance of Gueci Water, a water source considered sacred in the Po Teumeureuhom tomb complex, Gampong Glee Jong, Aceh Jaya. The focus of the study is on the symbolic value and collective identity of the Acehnese people associated with this tradition. This research uses a qualitative approach with a combination of literature study and ethnographic methods. The literature study included historical literature, scientific articles, and cultural anthropology books. Field data was obtained through participatory observation and in-depth interviews with traditional leaders, tomb guards, and local people. Gueci water is understood as a medium of blessing (barakah), healing and spiritual connection, used in pilgrimages and religious rituals. The use of this water is governed by customary norms and local beliefs, and is passed down through generations as part of the community's cultural and spiritual identity. This study is useful in the fields of cultural anthropology, religious studies, ethnography, cultural heritage preservation, and education of Islamic traditions of the archipelago. This research can also be applied in the development of community-based cultural preservation programs in Aceh and surrounding areas. This research offers a new perspective in understanding Aceh's spiritual traditions through the phenomenology of religion approach. By highlighting the symbolism of holy water as a form of living cultural heritage, this study also enriches the study of the relationship between sacred space, local beliefs, and collective community identity.
- Cultural Ecology and Local Wisdom of Dieng Agrarian Traditions in Sustainable AgricultureAgung Wibowo, Sapja Anantanyu, Arip Wijianto, Suwarto Suwarto et al.
Abstract
This study aims to analyze forms of traditional agrarian wisdom practiced by the Dieng community, the socio-ecological functions of local traditions in supporting sustainable agriculture, and the dynamics of agricultural modernization on the sustainability of local agrarian culture. The study used a qualitative approach with a phenomenological and cultural ecology perspective. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, documentation, and literature review, were analyzed using thematic and interpretative techniques The results show that the traditions of earth thanksgiving ritual, pre harvest thanksgiving ceremony), mutual cooperation, and protection of water sources serve to strengthen social cohesion, community resilience, ecological awareness, and environmental conservation in agrarian communities. On the other hand, agricultural modernization through market orientation and production intensification encourages the transformation of agrarian culture while increasing ecological pressures in mountainous areas. This research confirms that revitalizing local agrarian traditions is important as a strategy to strengthening socio-ecological and promoting sustainable agriculture based on local wisdom in highland areas.
- The Construction of Symbolic Capital and the Religious Authority of Local Ulama in the Islamization of Pangandaran Coastal CommunitiesJenjen Zainal Abidin, M Taufiq Rahman, Neng Hannah
Abstract
This study examines the construction of religious authority by local ulama and the process of Islamization in Pangandaran, a coastal region south of West Java, a strategic point of trade and cultural interaction in the archipelago. Islamization in coastal areas is organic and inclusive, unlike in centers of power, because coastal communities are egalitarian, cosmopolitan, and open to change. Local ulama act as social mediators, religious teachers, and interpreters of Islamic values to align with local traditions, making Islamic teachings grounded and relevant in everyday life. The legitimacy of ulama is built through symbolic capital in the form of ulama lineage, personal piety, moral example, knowledge, and charisma, which are reproduced through Islamic boarding school education, religious rituals, and social engagement. Pierre Bourdieu's theoretical approach on habitus, symbolic capital, and social arena, combined with Max Weber's typology of authority, is used to analyze how ulama acquire, maintain, and reproduce religious authority contextually. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with ulama and community leaders, and field documentation, supplemented by secondary data from scientific literature and historical archives. The analysis was conducted using descriptive-analytical and symbolic hermeneutics to interpret religious practices and social interactions as a medium for the reproduction of symbolic capital. The results show that the authority of ulama in Pangandaran is hybrid, combining traditional, charismatic, and rational-legal legitimacy, and functions as a moral, social, and spiritual agent that balances local traditions with Islamic values. Islamization in coastal areas occurs through cultural da'wah and symbolic acculturation, resulting in a moderate, flexible, and inclusive form of Islam. This research enriches the study of the sociology of religion and the anthropology of Islam by emphasizing the symbolic and cultural dimensions of Islamization, while highlighting the role of local ulama as the main drivers of social and spiritual transformation in coastal communities.
- Amanat Dalam Tuturan Su’i Uwi Pada Upacara Reba Masyarakat Beiposo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara TimurLudgardis Sebo
Abstract
Indonesia is extremely rich in various types of literature, including oral literature spread from Sabang to Merauke. Within oral literature, there are various mandates or moral messages intended to be conveyed by ancestors to future generations. These messages aim to provide guidelines for society to live according to established customary rules and norms, thereby avoiding divisions and disputes that could lead to social conflict. The Beiposo community in Ngada Regency, East Nusa Tenggara, has long been familiar with the ritual speech of su'i uwi as part of the Reba celebration tradition. However, along with the times and the flow of modernization, many people—especially teenagers—do not fully understand the essence, meaning, and noble values contained within it. This study aims to describe and analyze the various mandates or moral messages contained in the su'i uwi speech during the Reba traditional ceremony in the Beiposo community. The method used is descriptive qualitative with an ethnographic approach through interviews, recording, and note-taking techniques with key informants. The results of the study indicate that the su'i uwi speech is laden with moral messages, including the mandate of obedience to ancestral heritage and customary norms, as well as a strict prohibition against slandering or ruining the reputation of fellow human beings in order to maintain social harmony. Through an understanding of this speech, it is hoped that the community can preserve local culture while using it as a guide for character building among the younger generation.
- Islamisasi Dan Transformasi Ritual Manyanggar Banua Dalam Proses Perkembangan Islam Kesultanan Banjar Abad XVIIIZahra Naila Abhista, Mohammad Ulil Abshor Abdalla, Diah Novita Fardani
Abstract
This study discusses the process of Islamization and the transformation of the manyanggar banua ritual in the Banjar Sultanate during the 18th century, focusing on the social, cultural, and political dynamics in shaping the religious identity of the Banjar people. The manyanggar banua ritual is a local tradition rooted in pre-Islamic beliefs and has both religious and social functions in community life. This research uses a literature research method with a historical-descriptive approach. Data were obtained through a review of relevant scientific literature and analyzed using perspectives of cultural transformation and religious negotiation. The study shows that the Islamization of the manyanggar banua ritual occurred through three patterns: rejecting ritual elements that conflict with the principles of monotheism, adapting through reinterpretation of cultural meanings, and selectively accommodating traditional elements that could be maintained. This process is related to the role of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari through religious critique in the book Tuhfah al-Raghibin, as well as the support of the Banjar Sultanate in strengthening Islamic authority. From the perspective of sociology and anthropology of religion, this transformation demonstrates that Islamization is not merely about changing beliefs, but also involves negotiations between religious teachings, cultural identity, social solidarity, and political power. Thus, the experience of the Banjar people shows how the spread of Islam interacts with local traditions in shaping religious identity without entirely losing culturally rooted elements within the society.
- The Transformation of the Weton Tradition in Marriage Decision-Making toward Institutionalized Marriage Practices: An al-Mīthāq Qabla al-Zawāj Perspective at KUA Lebakbarang, Pekalongan RegencyAlfian Daha Wira Utama, Annisa Ulwiya, Saiq Masduqi, Siti Fatimah
Abstract
The practice of determining the time and implementation of marriage in Javanese society has been influenced byThe tradition of calculating weton has shifted. While previously marriage decisions were largely based on customary considerations, this practice now increasingly interacts with the institutional mechanisms of the Office of Religious Affairs (KUA), which emphasizes adherence to Islamic law and state administration. One tradition that still thrives in Javanese society is the practice of calculating weton (the marriage vow) to determine the compatibility of a couple and the date of the wedding. On the other hand, the government, through the Office of Religious Affairs (KUA), has introduced a marriage guidance program as an implementation of the concept of al-mīthāq qabla al-zawāj to build the readiness of prospective brides and grooms. This study aims to analyze the transformation of marriage practices from the weton tradition to an institutional approach in the perspective of al-mīthāq qabla al-zawāj in the Lebakbarang District community, Pekalongan Regency. This study uses a field research method with a qualitative approach using interview techniques with the head of the KUA, the registrar, prospective brides and grooms, and community leaders who still use the weton tradition in marriage at the Lebakbarang KUA, Pekalongan Regency. The results of the study indicate that the interaction between the weton tradition and the KUA institution does not lead to the elimination of tradition, but rather produces a process of transformation of meaning through negotiations between local cultural values with Islamic legal norms and institutional policies. In this process, weton shifts from its normative function as a determinant of marriage decisions to a cultural symbol whose existence is complementary to religious and legal considerations. Analysis through the perspective of al-mīthāq qabla al-zawāj shows that the strengthening of marriage guidance by the KUA reconstructs the orientation of society from the ritual aspect to the formation of psychological readiness, responsibility, and family resilience as the foundation of sustainable marriage.
- Reconstructing Educational Values of Alas Purwo Local Wisdom through Islamic Religious Education: A Cultural PerspectiveMuhammad Iqbal, Nashrul Mu'minin
Abstract
This study aims to reconstruct the educational values embedded in Alas Purwo local wisdom through the perspectives of Islamic Religious Education and culture. A qualitative library research approach was employed using scholarly publications, cultural documents, and educational literature as data sources. Data were analyzed using Creswell's qualitative procedures involving data organization, reading, interpretation, and representation, integrated with Saldaña's coding techniques (initial, pattern, and axial coding) to generate conceptual themes. The findings identify six reconstructed educational values: religiosity, ecological stewardship (khalifah fil ardh), religious moderation, social responsibility, respect for cultural heritage, and spiritual reflection. These values provide a contextual framework for strengthening Islamic Religious Education through local wisdom-based learning. From a cultural perspective, Alas Purwo functions as a medium for cultural transmission, identity preservation, character formation, and the development of students' ecological and spiritual awareness in contemporary education Keywords: Alas Purwo; Islamic Religious Education; Local Wisdom; Cultural Perspective
- Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Sebagai Harmoni Sosial Budaya Karo (Tinjauan Dalam Perspektif Kewarganegaraan Komunitarian)Eshaulin Br Sembiring, Oksari Anastasya Sihaloho, Liber Siagian, Fazli Rachman et al.
Abstract
Tradisi rebu adalah salah satu norma adat yang terdapat dalam komunitas Karo yang mengatur interaksi dalam hubungan kekerabatan tertentu sebagai ungkapan penghormatan dan pengendalian sosial. Sebagai sistem nilai dan norma sosial, rebu melarang hubungan langsung antara individu-individu tertentu setelah terjalinnya kekerabatan akibat pernikahan. Dalam konteks budaya Karo, rebu berfungsi sebagai alat untuk mengatur sosial yang memelihara rasa hormat, etika, dan batasan antar anggota keluarga besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan transformasi sosial, makna serta penerapan tradisi rebu mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran rebu dalam sistem kekerabatan untuk membangun harmoni sosial budaya Karo serta menilai relevansinya dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah tradisi rebu dalam masyarakat Karo, sedangkan subjek yang diteliti mencakup tokoh adat, perangkat desa, akademisi, dan warga yang menerapkan praktik rebu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rebu masih memiliki peranan yang signifikan dalam mempertahankan hubungan sosial dan mencegah konflik di dalam keluarga, meskipun mulai ada pelonggaran di antara masyarakat. Dalam pandangan kewarganegaraan berbasis komunitas, rebu mencerminkan nilai tanggung jawab sosial, solidaritas, dan penghargaan terhadap adat.
- Refleksi Autoetnografis Narasi Kewarganegaran Tionghoa-Indonesia Pasca-Orde Baru melalui Film Dokumenter Generasi Sekian (2015)Vonny Kanisius
Abstract
Autoethnographic Reflection on the Narrative of Chinese-Indonesian Citizenship Post-New Order through Documentary Film Generasi Sekian (2015). This paper discusses a 19-minute documentary film titled Generasi Sekian, which I produced in 2015. The film recounts my family's journey navigating our identity as Chinese-Indonesians between 2012 and 2014. Generasi Sekian employs a video diary style, with the shooting and editing processes carried out entirely by myself. This research uses a qualitative method, reading the narrative of Generasi Sekian as a text to analyze the citizenship narrative of a Chinese-Indonesian family. A reflective analysis using an autoethnographic approach operates across three layers: me as a family subject in the film, me as the filmmaker, and me as the researcher. The analysis is conducted by dividing the film into five sequences, by the time, location, and scenes. Furthermore, it elaborates on the embedded intertitles. This study outlines how an independent film utilizing a video diary style presents the lived experiences and meaning-making of post-New Order citizenship narratives of a Chinese-Indonesian family during times of socio-political turbulence. The narrative reading utilizes the concepts of order and voice from Gerard Genette's narratology. Order is used to unravel the dramatics of the anachronic editing arrangement of narrative time over story time fragments, while voice is used to read the intertitle narratives as a homodiegetic narrator.
- Indigenous Dialectics: The Relationship Between the State and Indigeneity in Indonesia, by Timo DuileRakhmat Hidayat
- Kiai Ahmad al-Rifai Kalisalak’s Nazam TanshirahM. Adib Misbachul Islam, Ulil Abshar
Abstract
Kiai Ahmad al-Rifai Kalisalak (1786–1870) was a prominent Javanese Muslim scholar who founded an Islamic boarding school, where the teaching of Islam was not based on mastery of classical Arabic texts but rather on his own writings in the Javanese language using the Pegon script, known as tarajjumah . In the long poem Nazam tanshirah , he discusses his ten works, known as the ‘Ten bismillahs’, which in turn were used as the core teaching material at his pesantren . Covering the main branches of Sharia, including theology, fiqh, and Sufism, study of the ‘Ten bismillahs’ granted Islamic religious authority, thereby challenging the established religious authority on colonial Java, where legitimacy depended on mastery of classical Arabic texts or state appointment. This shift created tensions between al-Rifai and the established religious elite, particularly the pangulu , as well as with the colonial government, as it opened the door for new actors to wield Islamic authority outside the existing institutional framework.
- Di Belanda tak seorang pun mempercayai saya, by Maarten HidskesAchmad Sunjayadi
- The Sarang Tafsīr TraditionMuhammad Asif, Fadhli Lukman, Abdullah Mubarok, Mohammad Luthfil Anshori
Abstract
This article examines the development of the tafsīr tradition within the pesantren context in Indonesia, focusing on Pesantren Sarang as a case study. It explores how engagement with the Qur’an increasingly moved into broader public religious life through the expansion of tafsīr from being a specialized scholarly practice to incorporating a wider range of interpretive forms. Drawing on recent approaches that understand tafsīr as a genealogically connected interpretive tradition, the study analyses both the continuity of core exegetical texts and the emergence of new modes of engagement, including teaching, translation, popularization, and thematic interpretation. The Sarang experience reflects broader pesantren patterns, highlighting the institution’s role in sustaining inherited Ashʿarite exegetical traditions while also responding to changing social, educational, and intellectual contexts. By foregrounding institutional transmission and pedagogical practice, the article demonstrates how pesantren traditions have contributed to both the preservation and transformation of Qur’anic interpretation in modern Indonesia.
- The Jokowi Presidency: Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival, by Sana Jaffrey and Eve Warburton (eds)Zeffry Alkatiri
- Strangers in the Family. Gender, Patriliny, and the Chinese in Colonial Indonesia, by Seng Guo-QuanElizabeth Kristi Poerwandari
- In the Shadow of the Palms: More-Than Human Becomings in West Papua, by Sophie ChaoKim Darbouze
- Remaking Social Life from AshesImam Ardhianto, Mochammad Arief Wicaksono
Abstract
This article examines the reconstruction of 23 Lio ancestral origin-houses ( sa’o ) in Nggela, Flores, after a 2018 fire, showing how post-disaster rebuilding became a site where moral economies, political authority, and cosmological order were actively renegotiated. Drawing on ethnographic research, we argue that the reconstruction unfolded through two intertwined dynamics: persistent, inter-elite competition over precedence and origin narratives, and disruptive state and donor interventions. These external actors introduced bureaucratic procedures and monetary valuation that clashed with the Lio human economy, where wood, labour, and ritual materials circulate as forms of social currency. Suspicion—directed at leaders, ritual infractions, and unequal access to aid—shaped interpretations of the disaster and governed decisions about ritual sequencing, labour obligations, and resource allocation. The rebuilding of the sa’o thus exposes how disaster recovery generates new configurations of hierarchy and legitimacy, transforming both the material house and the relationships it anchors.
- Kekerasan Linguistik: Bagaimana Bahasa Mengeliminasi Kelompok Minoritas, by Fariz AlnizarMuhammad Ahalla Tsauro
- The Last JavaneseMochamad Ilham
Abstract
This autoethnographic study examines the accelerating decline of the Javanese language in Indonesia through the critical lens of the author’s personal experience as a speaker. It analyses how Javanese has been displaced from the domestic, educational, and public spheres by the intersecting hegemonies of Indonesian and English. Framed by theories of critical sociolinguistics, language ecology, and postcolonial language ideology, the research identifies this shift not as a neutral linguistic change but as a profound cultural and political process. The findings highlight a systemic failure in state policy and institutional education to sustain mother tongues, reframing language loss as a crisis of identity and cultural rights. By questioning whether the author represents a terminal generation of active speakers, the article underscores the existential and collective implications of linguistic erosion. It concludes by advocating for integrated revitalisation strategies, including community-based resistance, digital documentation, and substantive policy reform, to uphold linguistic diversity as a fundamental component of national heritage and identity.
- Economic Disempowerment and Workplace Harassment: A Critical Analysis of Female Gig Workers’ Working Conditions in IndonesiaArif Novianto, Anindya Dessi Wulansari
Abstract
The rise of the gig economy has reshaped global labour markets by offering flexible income opportunities while reinforcing structural precarity, particularly for women workers. This article critically examines the economic and gendered precarity experienced by female ride-hailing drivers in Indonesia, drawing on social reproduction theory and the feminisation of labour framework. Based on original structured interview data from 35 female drivers, the study finds that platform work intensifies economic disempowerment through declining earnings, algorithmic control, and the erosion of income stability. It also reveals the double burden faced by women who combine long working hours with unpaid domestic responsibilities, and documents widespread exposure to workplace harassment in the absence of institutional protections. Rather than enabling economic mobility, the platform economy reproduces existing gendered inequalities under the guise of flexibility and entrepreneurship. The study calls for urgent regulatory interventions to ensure fair wages, protect against gender-based violence, and incorporate care responsibilities into labour protections for digital platform workers.
- Representative Claims and Policy Contestation: Mobilising Indonesian Farmers in Tobacco Control PoliticsElisabeth Kramer
Abstract
In Indonesia's tobacco policy debates, the Indonesian Association of Tobacco Farmers (APTI) claims to speak for farmers who grow tobacco, opposing tobacco control policies on the grounds that they harm farmers’ livelihoods. This article interrogates that representative claim. Drawing on Saward's theory of representation and claim-making and on fieldwork across six tobacco-growing regions of Java, it examines APTI's claim both against the institutional context in which APTI operates and the priorities farmers themselves articulate. It finds the claim to be a problematic one. Founded by government and entangled with the tobacco industry through its funding and leadership, APTI represents a diverse farming population as a single constituency and prioritises policies of interest to cigarette manufacturers. APTI's advocacy is better understood as speaking in farmers’ name than necessarily in their interests, raising broader questions about who is entitled to represent whom in policy debates.